Nampaknya, niat Belanda untuk memecah belah NKRI tidak berhenti.
Menjelang akhir perang dingin pada 1991, Belanda memfasilitasi berdirinya organisasi Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO).
Pihak yang menjadi anggota adalah kelompok separatis diberbagai negara, termasuk Fretilin, OPM, RMS dan GAM.
Melalui UNPO, Belanda terus menekan Indonesia dengan issue pelanggaran HAM di Papua, Timtim, Ambon dan Aceh.
Belanda juga menggagas “Tribunal Internasional 1965” yang diselenggarakan dengan dana besar di Den Haag, Belanda tanggal 13 – 15 November 2015, dimotori oleh tokoh-tokoh Indonesia, yaitu Prof. DR. Todung M. Lubis dan Nursyahbani Katjasungkana, SH.
Mantan anggota DPR RI ini, bertindak sebagai “Jaksa Penuntut Utama” dalam sidang tribunal internasional tersebut, Prof. Todung Lubis mendakwa Negara Indonesia sebagai Negara pelanggar HAM.
“Pengadilan Tribunal internasional” menjatuhkan vonis yang lebih berat dari dakwaan “jaksa” yaitu, Negara Republik Indonesia telah melakukan genosida terhadap anggota PKI tahun 1965.
Vonis ini kemudian disampaikan ke Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, sebagai rekomendasi.
Berdasarkan catatan Batara Hutagalung, ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, bahwa belanda terus melakukan manuver untuk mempengaruhi pejabat Indonesia, dalam rangka memperoleh dukungan terkait posisi belanda yang tidak mengakui kemerdekaan
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
