RAKYAT BUTUH BUKTI, BUKAN SELFIE

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan stagnasi kebijakan. “Pemerintah daerah harus proaktif membuka komunikasi dan kemitraan. Jangan menunggu situasi memburuk,” katanya.

DPRK DAN FUNGSI PENGAWASAN

SOROTAN juga diarahkan kepada DPRK Aceh Tamiang. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRK memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran.

Saiful menilai fungsi kontrol tersebut belum terlihat optimal dalam konteks percepatan pemulihan pascabanjir.

Ia berharap DPRK lebih aktif memanggil pihak-pihak terkait, membuka forum dengar pendapat publik, serta memastikan transparansi data penerima bantuan.

“Pengawasan yang kuat akan mempercepat kepercayaan publik. Tanpa itu, masyarakat akan terus merasa berjalan sendiri,” ujarnya.

Banjir mungkin telah berlalu, tetapi ujian sesungguhnya justru dimulai setelah air surut. Pemulihan ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur menuntut keberanian mengambil kebijakan yang adaptif dan responsif.

Di tengah harapan yang menggantung, kritik Saiful Alam, SE menjadi pengingat bahwa rakyat tak sekadar membutuhkan narasi empati. Mereka membutuhkan langkah konkret, percepatan realisasi, dan keberpihakan yang terukur.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya