RAKYAT BUTUH BUKTI, BUKAN SELFIE

Saiful Alam, SE, [mantan Datok Penghulu dan mantan Ketua Panwaslu Aceh Tamiang], menilai pendekatan birokratis yang terlalu ketat justru memperlambat pemulihan ekonomi.

Menurut Saiful, skema bantuan rehabilitasi yang terlalu prosedural berpotensi mengabaikan urgensi di lapangan. Ia mendorong agar sebagian bantuan disalurkan dalam bentuk tunai dengan pengawasan ketat, sehingga warga bisa langsung menggerakkan sektor padat karya mandiri.

USULAN BANTUAN TUNAI DAN AUDIT DIGITAL

SAIFUL tidak menampik adanya risiko penyimpangan dalam penyaluran bantuan tunai. Namun, ia menilai risiko tersebut dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan berbasis teknologi, seperti dokumentasi foto digital sebelum dan sesudah pembangunan, serta pelibatan aparat pengawas internal.

“Kalau ada yang menyalahgunakan, itu persoalan moral individu. Jangan karena takut disalahgunakan, lalu hak masyarakat justru tertahan,” ujarnya.

Secara terpisah, beberapa aparatur desa yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa mereka berada dalam posisi dilematis.

Di satu sisi, mereka dituntut mempercepat proses. Di sisi lain, mereka khawatir terhadap konsekuensi hukum apabila terjadi kekeliruan administratif.

Situasi ini mencerminkan problem klasik dalam penanganan pascabencana: antara kehati-hatian birokrasi dan kebutuhan mendesak masyarakat.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya