Pemerima Bansos di Kota Lhokseumawe Harus Terdata di DTKS

Jika pemerintah pusat maupun daerah akan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin, dipastikan penerima manfaat harus terdata dengan benar sehingga tidak salah sasaran.

Seperti misalnya masyarakat miskin penerima bantuan dari Kementerian Sosial RI, dipastikan penerima manfaat itu sudah harus terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tentunya data-data itu harus bersumber dari input data mandiri lewat pemerintah gampong.

“Tujuannya agar data itu valid dan penerima manfaat tepat sasaran,” ungkap anggota Komis D DPRK Lhokseumawe Roma Juwita Hasibuan, S.IAN, Kamis, 6 Februari 2025.

Disisi lain, Roma Juwita Hasibuan menekankan selain bantuan kebutuhan pangan yang diberikan untuk masyarakat miskin diwilayah Lhokseumawe, sebaiknya dibutuhkan juga bantuan lain seperti pemberian lapangan pekerjaan, agar masyarakat miskin ada alternatif untuk merubah masa depan kehidupannya.

“Lapangan pekerjaan sangat penting, selain peran pemerintah, kita juga mendorong peran Baitul Mal ikut menjadi bagian penting dalam hal pengentasan kemiskinan di Lhokseumawe. Selain bantuan rumah Baitul Mal juga ikut membantu pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin salah satunya dengan pemberian modal yang cukup untuk usaha yang direncanakan,” sebutnya.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya