PBB Aceh Tolak Pergub ‘Cambuk di LP’

Banda Aceh (ADC) – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW-PBB) Aceh, menolak Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang mengatur tempat pelaksanaan uqubat cambuk harus di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

“Kalau kami Partai Bulan Bintang menolak hukum cambuk di dalam Lapas,” kata Sekretaris DPW PBB Aceh, Zulmahdi Hasan, di sela-sela acara Pawai Mobil Hias Partai Politik yang dilaksanakan oleh KIP Aceh, di Lapangan Stadion H. Dimurthala, Sabtu (21/04/2018).

Zulmahdi menyebutkan, pihaknya tidak menolak uqubat cambuk tersebut, namun, kebijakan mekanisme pelaksanaan yang dilakukan di dalam lapas tersebut, perlu dikaji lebih mendalam.

Dia menilai, Gubernur Aceh terlalu gegabah dalam mengeluarkan Pergub tersebut, seharusnya, lanjut Zulmahdi, keputusan tersebut diambil harus ada kesepakatan dari semua pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun pihak lainnya.

“Kita di Aceh ini punya Ulama, tokoh masyarakat dan pesantren, yang sebenarnya harus diajak berdiskusi yang mendalam,” ujarnya.

Menurutnya, dilihat dari hakikat hukum dalam Pergub tersebut adalah memberi efek jera, namun, penafsiran efek jera tersebut bisa macam-macam.

“Sebagian orang beranggapan apabila hukum cambuk itu dilakukan depan publik itu akan memberikan efek jera yang lebih besar,” jelasnya.

Dia melanjutkan, meskipun hukuman cambuk itu dilakukan secara terbuka di dalam Lapas, akan tetapi masyarakat yang ingin melihatnya cukup terbatas, Sementara, jika hukuman cambuk dilakukan di halaman mesjid Semua orang bisa menyaksikannya.

“Artinya segala sesuatu yang memang membuat masyarakat terkendala datang ke lapas untuk menyaksikan, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya,” ungkapnya. [SUS].