Oleh: Junaidi Rusli
Sejak awal dikampanyekan oleh Presiden Prabowo, program Makan Bergizi Gratis (MBG) disambut dengan penuh harapan. Ide dasarnya sangat kuat: memastikan anak-anak Indonesia, khususnya pelajar, mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari. Dengan gizi yang baik, kualitas pendidikan meningkat, kesehatan terjaga, dan masa depan bangsa lebih cerah. Dari sisi perencanaan, MBG adalah program visioner.
Namun, ketika memasuki tahap pelaksanaan, realitas berbicara lain. Program yang di atas kertas tampak rapi dan menjanjikan, ternyata amburadul di lapangan. Sejumlah persoalan mengemuka: mulai dari distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga mekanisme anggaran yang rawan kebocoran.
Di beberapa daerah, menu yang disajikan tidak sesuai standar gizi. Ada pula laporan keterlambatan distribusi karena minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Padahal, program ini mengandalkan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar berjalan lancar. Tanpa koordinasi yang solid, niat mulia itu berubah menjadi sekadar seremonial.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah transparansi anggaran. MBG menyedot dana yang sangat besar dari APBN. Jika pengelolaannya tidak diawasi secara ketat, potensi penyalahgunaan sangat tinggi. Alih-alih memberi gizi untuk generasi muda, program justru bisa menjadi lahan empuk bagi praktik rente dan korupsi.
