Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius. Dalam kondisi krisis, keterlambatan distribusi bukan sekadar soal logistik, melainkan menyangkut kepercayaan publik.
“Informasi ini perlu disebarkan ke warga,” kata Sayed Zainal, aktivis lingkungan yang sejak awal mengawal isu banjir ekologis Aceh Tamiang. “Supaya warga korban tidak kembali menjadi korban—terutama jika ada indikasi penggelapan bantuan.”
Menurut Sayed, keterbukaan distribusi bantuan menjadi krusial ketika bencana telah memasuki fase pascabencana. Ketika lumpur belum terangkat dan rumah belum bisa dihuni, bantuan adalah satu-satunya penyangga hidup warga.
“Sekarang sudah tanggal 31 Desember 2025. Sudah 36 hari pasca banjir bandang,” ujarnya. “Kalau bantuan masih tertahan tanpa penjelasan, itu masalah serius.”
Bencana Aceh Tamiang bukan hanya soal alam, tetapi juga soal tata kelola pascabencana—mulai dari status nasional, keterbatasan alat berat, hingga akuntabilitas distribusi bantuan. [].
