Padahal, karakter bencana Aceh Tamiang jelas bukan peristiwa lokal biasa. Ia merupakan akumulasi panjang kerusakan ekologis: degradasi hulu, sedimentasi sungai, perubahan tutupan lahan, dan lemahnya tata kelola lingkungan.
Namun hingga hari ke-35, pengakuan nasional itu belum datang.
Akibatnya, pemulihan berjalan lambat. Di beberapa titik terlihat aktivitas pembersihan; itu pun terbatas dan tidak merata. Di banyak kampung lain, lumpur dibiarkan mengering dengan sendirinya, seolah waktu dianggap solusi.
LUMPUR DAN KETIMPANGAN PENANGANAN
DI ACEH TAMIANG hari ini, lumpur bukan sekadar sisa banjir. Ia menjelma simbol ketimpangan penanganan bencana. Kampung-kampung padat penduduk di kawasan perkotaan justru sulit dijangkau alat berat. Lorong-lorong sempit tak masuk dalam desain pemulihan yang berorientasi jalan utama.
Padahal, lumpur yang mengendap terlalu lama menyimpan risiko serius: penyakit kulit, gangguan pernapasan, hingga pencemaran sumber air. Dampak psikologis pun tak kalah berat [hidup dalam ketidakpastian, tanpa kepastian kapan bisa pulang. Harapan warga sebenarnya sederhana].
“Kami Cuma minta alat berat masuk lorong,” kata Andi. “Buka akses dulu, supaya kami bisa bersihkan rumah. Kalau tidak, kami mau pulang ke mana?”
Pertanyaan itu hingga kini menggantung tanpa jawaban pasti.
