“Ketentuan mengenai penangguhan penahanan sudah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun, penahanan tidak bersifat wajib,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pelaku jarimah khalwat dapat dikenakan uqubat berupa cambuk paling banyak 10 kali, denda paling banyak 100 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 10 bulan.
Karena itu, Laskar Aswaja meminta masyarakat agar tidak mempolitisasi persoalan penangguhan penahanan dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami meminta masyarakat fokus pada penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh. Yang terpenting, proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Zubir. (R)
Halaman : 1 2
