Kepiluan masyarakat pun tak berujung, seakan luput dari langkah solusi para pihak. Sisa luka itu terus menganga dan membekas.
Seiring perjalanan waktu, konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan perusahaan dengan pemerintah daerah masih dan terus terjadi.
Terbukti dari dibentuknya Tim Investigasi Permasalahan Sengketa Lahan antara Masyarakat Kampung Tengku Tinggi, Kampung Tanjung Lipat I, Kampung Tanjung Lipat II Kecamatan Bendahara dan Kampung Paya Rahat Kecamatan Banda Mulia sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 469 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014.
Saat itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (HAMDAN SATI, ST an. Bupati Aceh Tamiang) telah melayangkan surat kepada PT. RAPALA pada tanggal 19 Juni 2014 perihal tanggapan terhadap surat PT. RAPALA. Dalam tanggapannya Pemda menyampaikan beberapa poin diantaranya :
Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B yang ditanda tangani oleh Drs. Rianto Waris bukanlah merupakan Rekomendasi Bupati Aceh Tamiang yang merupakan syarat penting dalam proses perpanjangan HGU sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Usaha Perkebunan.
Lantas diketahui bahwasanya panitia B tidak pernah melakukan peninjauan ke lapangan untuk meninjau dan menampung aspirasi masyarakat setempat terkait keberadaan HGU PT Rapala (tidak bisa dibuktikan dengan bukti-bukti dokumentasi di lokasi dengan masyarakat).
