Banyak fakta lapangan menunjukkan, PT Rapala tidak kooperatif mau menyelesaikan sengketa tersebut. Buktinya, hingga kini kasus itu diam, bak di peti es-kan oleh pihak-pihak tertentu.
Yang mencengangkan pada awal tahun 2014 PT. RAPALA mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) dengan luas areal 1.108,6 hektar, sesuai bidang tanah hasil pengecekan dan pengukuran dalam peta bidang tanah nomor 66/2013 tanggal 20 Desember 2013.
Maka terjadi pengurangan luas areal 34,9 Ha karena adanya garapan masyarakat dan fasilitas umum yang dikeluarkan dari HGU. Namun lahan yang dikeluarkan itu, lahir kembali sebagai lahan yang akan dilepaskan HGU PT Rapala.
Sebaliknya Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberikan perpanjangan jangka waktu HGU sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 73/HGU/ BPN RI/ 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Raya Padang Langkat (PT. RAPALA) atas Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh tanggal 14 April 2014 dengan perpanjangan waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun.
LSM Gadjah Puteh melihat, ada garis bentang yang tak lazim, Lembaga itu menyimpulkan beberapa fakta penting seputar munculnya dugaan Conflict of Interest (konflik) serta Abuse of Power (penyalahgunaan kewenangan).
