BANDA ACEH (MA) – PT Raya Padang Langkat (Rapala) masih saja menyisakan sederet masalah, terhadap keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan besar tersebut terlilit rule hukum. Hingga kini belum juga selesai.
Dari gab ke gab, pengalihan jual beli, perpanjangan HGU, perselisihan dengan warga, hingga berbagai pelanggaran status hukum digelindingkan.
Status itu, mengundang tanya dan analisis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gadjah Puteh. Lakukan investigasi mendalam untuk membuat telaah tentang proses kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa itu.
Ketua LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah, dalam press conference, Kamis, 19 November 2020 di Banda Aceh. Kepada Media, dia mengatakan; Bahwa PT. Raya Padang Langkat (PT. RAPALA) memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 84/Desa Sungai Iyu seluas 1.143,5 Ha yang diterbitkan tanggal 22 Maret 1991.
Melalui proses pengalihan HGU berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 808/2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Netti Sumiati, S.H. tanggal 14 Desember 2013 yang berasal dari Izin Pengalihan Hak dari PT. PARASAWITA kepada PT. RAPALA
Itu sesuai Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5003/14.3-300/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013. Hak Guna Usaha PT RAPALA berakhir pada 31 Desember 2015.
