Setiap tahapan proses permohonan perpanjangan HGU yang melibatkan unsur Kanwil Provinsi Aceh dari data – data yang ada seolah – olah seperti mulus tanpa adanya kendala sehingga disinyalir adanya penyalahgunaan kewenangan. Bupati Aceh Tamiang sendiri pada saat itu melayangkan Surat kepada Kepala BPN RI untuk meninjau kembali perpanjangan HGU yang diberikan.
Berdasarkan informasi yang beredar namun belum teruji kebenarannya, atas hal itu telah diberikan kompensasi sebidang tanah di wilayah seruway yang saat ini dikelola oleh PT. PULAU MENTERI MAKMUR. (Red/Rls)
