Persawahan seluas ± 6 Ha, Sekolah Dasar Negeri Marlempang seluas ± 1,1 Ha, Persawahan, Areal Pemukiman, Jalan Umum dan Parit Keliling di Kampung Tengku Tinggi ± 27,8 Ha.
Dalam pelaksanaan rincian sebagaimana dimaksud tidak pernah terlaksana dan Pemerintah Kampung Perkebunan Sungai Iyu tidak mengetahui lokasi tersebut terletak dimana. Sementara jika menilik lebih jauh lagi, keberadaan Kampung Perkebunan Sungai Iyu sebagai kesatuan masyarakat sosial yang sekarang telah menjadi Kesatuan Masyarakat Hukum lebih dahulu ada (1953) daripada perkebunan itu sendiri. Bahkan pada tahun 2004 Pemerintah Kampung Perkebunan Sungai Iyu telah menyerahkan sebidang tanah kepada pihak SD Swasta Perkebunan Sungai Iyu yang dikelola oleh pihak perusahaan waktu itu masih PT PARASAWITA untuk tempat belajar putra/putri karyawan perusahaan.
Ada beberapa aspek Gadjah Puteh yang menjadi sangat mendasar dan penting. Seperti, Adanya upaya melawan hukum secara sistematis dan masif dari pihak yang berkepentingan untuk keuntungan pribadi atau kelompok berupa upaya penghilangan identitas Kesatuan Masyarakat hukum yang diakui oleh Undang – Undang.
Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Aceh dan pertimbangan setuju Kakanwil Provinsi Aceh seharusnya merupakan dokumen pernyataan formal yang autentik yang menjelaskan hubungan antara pemegang hak (subjek) dengan tanahnya (objek). Akan tetapi sebagaimana fakta diatas sangat kontradiktif dengan keadaan yang sebenarnya bahwa HGU yang telah diterbitkan kepada pemegang hak masih timbul sengketa pertanahan.
