Pada tanggal 22 Februari 2013, Pemerintah Kampung Perkebunan Sungai Iyu pernah menyurati Bupati Aceh Tamiang perihal Permohonan dikeluarkannya wilayah administrasi Kampung dari HGU dengan nomor : 470/32/II/2013.
Dalam pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi (konsideran) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU atas Nama PT. Raya Padang Langkat (PT. RAPALA).
Pemberian perpanjangan dapat diberikan antara lain atas bahan masukan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Aceh Nomor 01/PPT/B/2014 tanggal 1 Februari 2014 dengan hasil diantaranya menyatakan bahwa—Tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha tidak mendapat Keberatan dari pihak lain.
Lalu, perpanjangan itu diperkuat dengan Surat Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 257/9-11/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 ysng berisi pertimbangan—SETUJU—diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT. RAPALA atas tanah yang dimohon.
Namun, konflik berkepanjangan terus menggelayut diwajah-wajah gelisah, masyarakat seputar PT Rapala. Tak kunjung reda.
Tak ada resolusi yang atas kebijakan tersebut. Para pemangku kebijakan, hanya menjaga singgahsana agar tak bergerak.
