Padahal saat itu masyarakat telah menunggu kehadiran tim BPN untuk menyampaikan keluhan dan keberatan akan keberadaan PT Rapala di desa mereka, namun tim tersebut tidak pernah menginjakan kaki di desa tersebut.
Diharapkan kepada BPN Pusat untuk dapat meninjau kembali hasil keputusan panitia B, yang seyogyanya harus dilengkapi dengan dokumentasi/foto peninjauan tim dan tandatangan dari perangkat desa yang hadir saat itu.
Dalam paparannya, Gadjah Puteh menarik satu kesimpulan; PT. RAPALA telah melanggar pasal 17 ayat 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 bahwa setiap usaha budidaya perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/ atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
Proses perpanjangan HGU PT. RAPALA tanpa adanya Rekomendasi Bupati Aceh Tamiang sehingga HGU harus ditinjau kembali.
Untuk tidak melakukan intimidasi kepada Pemerintah Daerah dengan mengisyaratkan adanya unsur pidana terhadap Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor : 590/3126.
RAPALA menyurati Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dengan Nomor : 452/RPL-XII/2014 Tanggal 20 Desember 2014 perihal Mohon penjelasan atas sertifikat HGU. Pada tanggal 23 Desember 2014 atau tepatnya 2 (dua) hari kemudian, Kakanwil BPN menjawab surat tersebut dengan surat nomor : 926/6-11/XII/2014 yang berisi penyampaian informasi kepada pihak perusahaan bahwa Sertifikat HGU Nomor : 84 tanggal 22 Maret 1991 yang terletak di Kampung Sungai Iyu Kecamatan Bendahara telah diperpanjang dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan telah didaftarkan menjadi sertifikat HGU Nomor : 168 seluas 1.069,3 Ha dan HGU Nomor : 169 seluas 39,9 Ha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil pengukuran kadastral terdapat areal yang harus dikeluarkan (enclave) dari HGU seluas 34,9 Ha dengan rincian:
