Salah satu aspek yang menjadi perhatian, kata dia, adalah pengajuan klaim yang harus sesuai dengan pelayanan kesehatan yang benar-benar diberikan kepada peserta.
Mahmul juga menjelaskan bahwa cakupan manfaat JKN cukup luas, termasuk pembiayaan berbagai pelayanan kesehatan berbiaya tinggi, seperti cuci darah dan penanganan penyakit katastropik.
Di sisi lain, perkembangan teknologi medis turut berdampak terhadap meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Semakin canggih teknologi dan peralatan medis yang digunakan, semakin besar pula pembiayaan yang diperlukan.
Ia juga menyoroti tantangan pembiayaan JKN, antara lain masih adanya peserta mandiri yang menunggak iuran serta kewajiban pemerintah yang belum seluruhnya dibayarkan.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi keberlangsungan pengelolaan program. Namun, kondisi defisit tidak serta-merta menghentikan pembayaran klaim, melainkan dapat berpengaruh terhadap waktu pembayarannya.
“Apabila pengelolaan Program JKN mencatat surplus, dana tersebut tetap dikembalikan untuk kepentingan program yang berdampak kepada peserta dan peningkatan mutu pelayanan. Biaya operasional BPJS Kesehatan juga telah dibatasi sesuai persentase tertentu dari penerimaan iuran berdasarkan ketentuan yang berlaku,” katanya.
