TAPAKTUAN | MA — Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PP-PABPDSI) atau di Aceh disebut Pengurus Tuha Peut/nama lain, mengusulkan kepada pemerintah agar merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Usulan tersebut menghimpun aspirasi para tokoh dan anggota BPD dari berbagai daerah agar aturan yang mengatur BPD semakin mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Peraturan yang akan diubah, pada intinya menampung tiga pokok usulan yaitu untuk penguatan kapasitas, kesejahteraan, dan jaminan kesehatan.
Delegasi PP-PABPDSI yang mengusulkan itu, dipimpin Ketua Umum H. Fery Radiansyah, S.T., M.M. Turut hadir Ketua Harian H. Karno Sirlani, Wakil Ketua Umum Zulvan, Wakil Sekretaris Jenderal Saepulah, Wakil Sekretaris Jenderal Salip, dan, Direktur LBH BPD Indonesia Amistofa Besan.
Menurut realise yang diterima mediaaceh.co.id dari PP-PABPDSI, Selasa, (29/9/2026), sedikitnya ada tiga pokok yang didorong PABPDSI dalam revisi tersebut, yakni penguatan kapasitas BPD, peningkatan kesejahteraan anggota, dan kepastian jaminan kesehatan.
Dalam hal penguatan kapasitas, PABPDSI menyoroti kesenjangan kualitas dan kesempatan belajar anggota BPD antarwilayah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
