Sementara itu, terkait jaminan kesehatan, PABPDSI mendorong aturan pelaksanaan yang memastikan setiap anggota BPD terlindungi selama masa jabatan. Kejelasan diperlukan mulai dari pendataan dan pendaftaran peserta, pembayaran iuran, hingga keberlanjutan kepesertaan. Dengan demikian, hak atas perlindungan kesehatan dapat terlaksana secara nyata dan merata.
Fery Radiansyah menekankan, pembaruan aturan BPD harus berangkat dari pengalaman para anggota di desa.
“PABPDSI berharap pemerintah melibatkan perwakilan BPD dari berbagai daerah dalam pembahasan revisi, termasuk dari wilayah yang menghadapi keterbatasan anggaran dan akses pelatihan,” katanya.
Dikatakan, PP-PABPDSI siap menyampaikan rumusan usulan secara lebih rinci kepada Kementerian Dalam Negeri dan pihak terkait. Penguatan kapasitas, kesejahteraan, dan perlindungan anggota BPD diharapkan membuat lembaga ini semakin mampu memperjuangkan aspirasi warga dan mengawal tata kelola pemerintahan desa.(Maslow Kluet).
