example banner

oleh

DPRK Bireuen Mendukung Penuh Pilkada Serentak di Aceh Tahun 2022

example banner

example banner

Laporan| Iqbal

Bireuen (MA)- Dalam mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2022 mendatang di Aceh, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menyediakan Dana lebih kurang 20 Miliar, kata ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar,S.Sos pada media, Senin 21 Desember 2020.

Lanjutnya, untuk sementara pos anggarkan Biaya Tidak Terduga (BTT) pada anggaran Bireuen APBK tahun 2021 dalam waktu dekat akhir bulan Desember 2020, akan di sahkan dalam sidang paripurna DPRK Bireuen nantinya.

“Terkait rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Aceh pada tahun 2022 mendatang, dasar hukum acuan pelaksanaannya merujuk kepada ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” sebut politisi Partai Aceh ini.

Meskipun kata Rusydi, mulai dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, tentu hanya 3 Kabupaten/Kota jadwalnya penyelenggaran Pemilu lokal yang berbeda yaitu Subulussalam, Aceh Selatan dan Pidie Jaya. Sedangan 20 Kabupaten/Kota lainnya berada pada jadwal yang serentak.

Hingga memasuki awal Desember tahun anggaran 2020, Ia menyebutkan jumlah pengalokasian Dana Pilkada di Bireuen belum dimasukkan dalam Nomenklatur pada pos penganggaran belanja pemerintah kabupaten Bireuen terhadap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Aceh tahun 2022 yang dilaksanakan secara serentak.

Namun tambahnya, hingga saat ini Pemerintah daerah Bireuen dan DPRK Bireuen belum menerima surat dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Aceh terkait tahapan pelaksanaan Pilkada serentak, yaitu pesta Demokrasi Rakyat Aceh di tahun 2022 terdiri dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Walaupun sebut Rusydi, dana usulan kebutuhan yang diajukan oleh penyelenggara Pilkada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen lebih kurang sebesar Rp. 47 Milyar. Namun untuk memenuhi anggaran kebutuhan tersebut, tentu nantinya akan dibahas kembali secara bersama Tim Banggar DPRK Bireuen dan Tim TAPD Pemkab Bireuen dalam Tahun Anggaran Perubahan (APBK/P 2021).

Menurut Rusyidi Mukhtar, DPRK serta Pemerintah Kabupaten Bireuen tentu mendukung penuh, atas upaya komunikasi, konsultasi dan lobi lobi yang baru baru ini sedang ditempuh oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh kepada Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Pemilu Lokal atau Pilkada serentak di Aceh yang berlangsung di tahun 2022 nantinya.

Maka kita khawatir, bila tidak terjadi pelaksanaan Pilkada di Aceh tahun mendatang secara serentak, apabila pemilu tidak terjadi dilaksanakan tepat waktu sesuai aspirasi rakyat Aceh sebagaimana sesuai jadwal agenda pesta Demokrasi Rakyat Aceh dan berdasarkan Undang Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Pejabat publik di Aceh sebagian besar Kepala Daerah, baik jabatan Bupati/Wali Kota hingga Gubernur tidak berstatus Pelaksana Tugas(Plt), melainkan harus dijabat oleh Pejabat (Pj), dikarenakan pada akhir tahun 2022 semua Kepala Daerah di Aceh akan berakhir masa jabatannya.

“Kita akan merujuk secara hukum pada UU Otonomi Khusus dan Berbentuk Keistimewaan Aceh, yaitu UUPA No.11/2006 dan Qanun Pilkada Aceh”. Imbuhnya Rusyidi Mukhtar, Alumni Fisipol Al Muslim Peusangan.

Dirinya mengharapkan kepada semua pemangku jabatan baik Bupati/Wali Kota / Gubernur serta DPRA/DPRK untuk bersama memperjuangkan kekhususan Aceh. Mohon dukungan dari semua masyarakat Aceh secara umum dan masyarakat Bireuen khususnya tentang pilkada yang telah dituangkan dalam UUPA bahwa pemilihan hanya lima tahunan sekali.pungkasnya.(*).

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..