Di titik ini, bencana ekologis beralih rupa menjadi krisis sosial. Jika pemulihan hanya berhenti pada bantuan darurat, Aceh Tamiang berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan baru.
Pertanyaan yang menggantung bukan lagi soal berapa bantuan yang datang, tetapi kebijakan apa yang akan diambil agar bencana ini tidak terulang. Apakah evaluasi tata ruang akan dilakukan? Apakah hulu sungai akan dipulihkan? Apakah praktik eksploitasi akan dikendalikan?
Empat puluh hari setelah bumi robek dan kehidupan tercerai-berai, Aceh Tamiang masih berdiri di persimpangan sejarahnya. Di satu sisi, ada kerja keras pemerintah daerah dan solidaritas warga yang menolak menyerah. Di sisi lain, ada luka ekologis yang belum benar-benar disembuhkan.
Bencana ini menguji negara, bukan hanya dalam kecepatan menyalurkan bantuan, tetapi dalam keberanian bercermin dan berubah. Sebab tanpa koreksi mendasar pada cara manusia memperlakukan alam, pemulihan hanya akan menjadi jeda pendek sebelum tragedi berikutnya.
Di tenda-tenda pengungsian Aceh Tamiang, warga menunggu lebih dari sekadar logistik. Mereka menunggu janji yang ditepati; bahwa negara akan hadir bukan hanya setelah bencana, tetapi sebelum alam kembali murka. [].
