HUNTARA YANG STAGNAN

Namun di Aceh Tamiang, warga justru bertanya-tanya. Seorang pejabat BNPB yang dikonfirmasi pada Januari 2026 sempat menyatakan, “Arahan pimpinan, pembangunan dihentikan dulu.”

Pernyataan singkat itu menyisakan ruang hening yang panjang. Siapa pimpinan yang dimaksud? Apa alasannya? Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang terbuka kepada publik.

RAPAT DAN KEGELISAHAN

PADA 23 Februari 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggelar rapat koordinasi bersama 12 camat dan Person in Charge (PIC) BNPB di Aula Setdakab. Forum itu menjadi ruang bagi keresahan yang selama ini terpendam.

Para camat, yang setiap hari berhadapan langsung dengan keluhan warga, mempertanyakan komitmen penyelesaian huntara serta pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH).

Di sejumlah desa, Datok Penghulu menemukan perbedaan antara data laporan dan kondisi nyata. Di atas kertas, progres disebut berjalan. Di lapangan, bangunan belum berdinding.

PIC BNPB, Awal, menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut ke Jakarta. “Target sebelum Lebaran semua selesai,” ujarnya.

Namun ketika dikonfirmasi ulang mengenai alasan penghentian, ia menjawab singkat, “Saya tidak tahu.”

Jawaban itu terulang saat ditanya mengenai arahan pimpinan maupun prioritas antara penyelesaian huntara dan DTH.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya