Hal ini diperparah lagi dengan dikeluarkan surat Nomor 900/9536 tanggal 5 Oktober 2022, yang mana surat tersebut untuk membalas surat Ketua DPRK Nomor 170/523 tanggal 3 Oktober 2022 tentang permintaan pengajuan perubahan anggaran APBK 2022. Yang mana surat pemerintah tersebut yang ditanda tangani oleh Sekda Kota Sabang menyampaikan bahwa, Pemko Sabang tidak dapat mengajukan perubahan tahun 2022 ke DPRK Sabang disebabkan kondisi defisit keuangan yang begitu besar.
Apabila merujuk kepada Permendagri No.19 Tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya Pemko Sabang, harus mengajukan perubahan anggaran karena defisit anggaran itu sudah diketahui pada saat perencanaan anggaran dan kondisi defisit dari penerima pembiayaan atau silpa tahun anggaran 2021 telah diterima oleh Pemko Sabang pada April 2022.
Ini menggambarkan sepertinya kondisi TAPD dan OPD dibawah tekanan oknum TAPD dan pengaruh lainnya, yang mengakibatkan Pemko Sabang tidak mampu mengajukan perubahan anggaran, dan dapat dipastikan jika Pemko Sabang melakukan perubahan anggaran 2022 dapat dipastikan kondisi hutang tidak akan terjadi.
Terhadap item-item program kegiatan yang direalisasikan di tahun 2022 sesuai dengan dokumen rancangan penjabaran yang diberikan kepada DPRK ini sangat jelas menggambarkan bahwa, kegiatan yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS tidak dilaksanakan, namun kegiatan yang muncul setelah KUA-PPAS ditetapkan itu dilaksanakan seperti Marina deck, Rumah Kombatan dan beberapa kegiatan lainnya yang tersebar di beberapa OPD, bahkan oknum TAPD tidak segan-segannya memerintahkan OPD, agar tidak mencairkan TPP ASN pada bulan Desember 2022 padahal belanja tersebut sudah tercantum dalam KUA-PPAS.
