Namun begitu, untuk angka penerimaan pembiayaan yang diajukan sangat bertentangan dengan keterangan salah seorang pejabat keuangan Pemko Sabang yakni T. Ramli Angkasa sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sabang (BPKD) saat itu dan sekaligus kepala Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyampaikan asumsi sisa anggaran tahun anggaran 2021 (SILPA) paling tinggi hanya Rp. 50.000.000.000,- pada saat pembahasan dengan badan anggaran DPRK Sabang.
Adapun hasil dari menaikkan atau memark-up pendapatan, TAPD Kota Sabang menambah belanja yang tidak tercantum dikesepakatan awal KUA-PPAS, terhadap tindakan atau kebijakan tersebut diakui oleh TAPD Kota Sabang. Menurut pandangan Fraksi Parnas Bersatu kebijakan memark-up penerimaan pembiayaan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum TAPD Kota Sabang, dan angka pembiayaan tersebut secara sadar mereka akui bahwa angkanya tidaklah ada sebagaimana angka yang diajukan.
Terhadap mekanisme pelaksanaan penjabaran APBK 2022, Pemko Sabang dalam mensiasati kondisi defisit sebesar Rp.95.737.394.542,- dari selisih asumsi silpa dan Rp.47.166.704.196,- dari devisit penerimaan PAD, Pemko Sabang mengeluarkan Surat Edaran Kepala Daerah No:900/3015 tanggal 9 Mei 2022 tentang pelaksanaan mengenai penghematan anggaran karena defisit anggaran hasil audit BPK RI yang mana tujuan daripada surat tersebut adalah, untuk mengantisipasi gagal bayar diakhir tahun 2022 namun, dalam implementasi surat tersebut disalah gunakan oleh oknum-oknum TAPD sehingga, dalam surat tersebut seakan-akan TAPD punya kewenangan besar dalam menentukan kegiatan mana saja yang dapat di eksekusi oleh OPD, ini terkesan surat edaran tersebut mengalahkan Qanun APBK Kota Sabang.
