Jumlah ini tergolong kecil apabila dibandingkan dengan biaya operasional yang telah dikeluarkan pada tahun tersebut, yaitu sebesar Rp. 460.356.552,67,- dan sebagian besar biaya operasional merupakan beban pegawai dengan jumlah Rp. 286.352.800,00.- Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan, pasalnya pada Qanun No 3 Tahun 2020 pendirian PT.PSM bertujuan untuk meningkatkan keuntungan yang optimal dan berkelanjutan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang”.
Akan tetapi pada kenyataannya justru menghasilkan kerugian yang begitu besar. Hal ini tidaklah sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri No. 77 tahun 2020 pada point 4 huruf D, sedangkan di point 12 mengamanahkan peraturan daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD. Apabila merujuk pada point 12 tersebut qanun penyertaan modal kepada PT.PSM disahkan pada tanggal 27 Desember 2021 sedangkan nota kesepakatan bersama disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRK Sabang pada bulan Oktober 2021.
Jika merujuk pada proses penetapan diatas, maka penyertaan modal kepada PT.PSM tidaklah sesuai dengan Permendagri No. 77 tahun 2020. Berdasarkan data dan fakta tersebut diatas dan berpedoman kepada pendapat akhir Fraksi Partai Nasional Bersatu DPRK Sabang yang dengan tegas menolak Rancangan Qanun penyertaan modal kepada PT.PSM maka kami mengambil kesimpulan bahwa penyertaan modal kepada PT.PSM adalah penyertaan modal yang bersifat kerugian yang dari awal telah direncanakan.
