Seperti diketahui bersama bahwa Pj Wali Kota Sabang saudara Reza Fahlevi menjabat pada pertengahan September 2022, yang mana pada saat beliau menjabat kondisi defisit memang sudah terjadi. Dan pastinya Pj Wali Kota Sabang tidak bisa berbuat banyak terhadap APBK 2022, namun dia harus bertanggungjawab secara administrasi borok luka akibat ulah oknum pejabat sebelumnya.
Pada tahun anggaran 2022 Pemko Sabang melakukan penyertaan modal kepada PT. PSM sebesar Rp. 2.500.000.000,- sebagai pemenuhan modal dasar syarat pendirian BUMD dengan mengacu pada Qanun Kota Sabang No. 3 tahun 2020, dimana pada saat pendirian tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan pendirian BUMD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Yang mana dalam memenuhi kebutuhan daerah untuk mendirikan BUMD harus melakukan kajian yang mencakup pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Namun kajian yang dilakukan oleh Pemko Sabang justru mengenai Kajian Investasi Perusahaan Daerah sebagai dasar penyertaan modal. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman Pemko Sabang terhadap peraturan dan amanat pemerintah pusat dalam penggunaan anggaran besar di tahun pertama sebesar Rp. 444.218.294,51,- dan hanya menghasilkan laba kotor/brutto sebesar Rp. 12.145.000,- dari usaha penyalur gula pasir untuk warung kopi dan swalayan di Kota Sabang.
