“Media bisa juga mengkonfirmasikan terkait penanganan kasus sewa alat berat yang sedang ditangani oleh Kejari Aceh Tamiang tersebut ke Kejati Aceh, agar pihak Kejari Aceh Tamiang, ditegur untuk serius menangani kasus tersebut,” ujar Sayed Zainal.
KUALASIMPANG |mediaaceh.co.id – Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari). Sayed Zainal, M. SH. Ingatkan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tamiang untuk tidak melakukan bancaan dalam menangani kasus sewa alat berat oleh oknum Kepala Dinas (Kadis) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang.
Sebab, kasus sewa alat berat yang dilakukan oknum Kadis DLH Aceh Tamiang itu, sudah cukup unsur pidananya. “Saya rasa kasus menyewakan alat berat Buldozer milik DLHK Aceh Tamiang itu sudah cukup unsur. Tapi kenapa proses hukumnya lamban, jangan sampai ada kongkalikong dalam kasus sewa alat berat ini,” tegas Sayed Zainal, SH seperti dikutip topmetro.co, via WhatsApp, Senin, 8 Januari 2024 lalu.
Itu diungkapkan Sayed, menanggapi pernyataan Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari setempat, Fahmi Jalil, SH, MH, yang mengatakan bahwa kasus sewa alat berat tersebut hanya bersifat kesalahan dan pelanggaran administrasi semata.
Atas hal itu, sebut Sayed, perlu disampaikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, agar pihak Kejari Aceh Tamiang, ditegur untuk tidak main-main dalam menangani kasus tersebut.
“Media bisa juga mengkonfirmasikan terkait penanganan kasus sewa alat berat yang sedang ditangani oleh Kejari Aceh Tamiang tersebut ke Kejati Aceh, agar pihak Kejari Aceh Tamiang, ditegur untuk serius menangani kasus tersebut,” ujar Sayed Zainal.
Ditempat terpisah Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Ali Rasab Lubis, SH MH, dimintai tanggapan dan pandangan hukum terkait kasus tersebut, kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Senin, 8 Januari 2024l, Ali Rasab Lubis belum bisa memberi tanggapan apapun.
Berikut petikan wawancara dengan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Ali Rasab Lubis, SH MH. Tanya;
“Assalamualaikum. Maaf pak, mengganggu, Pak Ali, bisa minta waktunya sebentar untuk saya telepon pak. Ada yang mau saya tanya pak, dan minta tanggapan bapak terkait rentetan (link) berita kasus sewa alat berat tersebut pak,”.
Jawab; “Waalaikum salam. Jangan ke saya, ini ditangani Tamiang”.
Tanya; “Baik pak. Begini pak. Dalam kasus Alat berat tersebut, Kasi Intel Kejari Aceh Tamiang, yang telah menangani kasus tersebut, ada menyatakan bahwa kasus itu hanya melanggar administrasi saja, dan tidak ada kerugian negaranya.
Padahal, dalam regulasinya, alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Aceh Tamiang, itu di peruntukan operasional di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dan alat berat tersebut tidak boleh disewakan oleh pihak ketiga, namun hal itu dilanggar oleh Kadis LHK, Aceh Tamiang Surya Luthfi.
Yang mau saya tanya dan minta pendapat hukum kepada bapak terkait kasus tersebut, apakah dalam proses penyelidikan kasus tersebut, pihak penyidik hanya melihat persoalan pelanggaran adminstrasi saja pak.
Apakah tindakan yang dilakukan oleh Kadis LHK Aceh Tamiang itu, tidak penyalahgunaan wewenang pak, karena dalam penyewaan alat berat tersebut ada menerima uang sewa alat berat dari pihak ketiga, dan uang hasil sewa Buldozer tidak masuk dalam kas daerah. Ketika uang sewa alat berat tersebut tidak masuk ke kas daerah, apa tindakan itu tidak masuk dalam katagori tindak pidana korupsi pak?, dan merugikan negara pak?,”.
Jawab; “Hal ini tanyakan ke Kasi Intel, sebab dia yang tangani, saya ngak tau persis kasusnya,”. [TM/Syawaluddin].
