Saya punya data valid, terkait penerima DBH Pajak dan Cukai Rokok untuk Pemkab Aceh Tamiang per tahunnya. Lihat saja, DBH Pajak dan Cukai Rokok tahun 2020 Rp.15.250.627.216,- Selanjutnya tahun 2021 Rp.13.506.149.707,- dan tahun 2022 Rp.13.604.430.785, -. Pertanyaannya dana DBH tersebut masuk atau tidak ke Kas Daerah (Kasda).
Lalu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) mana penerima atau penyalur DBH tersebut dalam bentuk kegiatan. Apakah Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan atau Dinas Sosial.
Sepertinya kita meraba untuk hal ini, namun dengan nilai angka DBH yang diterima per tahunnya, sangat signifikan dan publik harus tahu itu.
Tumpuan harapan kita, ada pada Penjabat Bupati Pemkab Aceh Tamiang, Dr. Drs. Meurah Budiman, SH, MH. Untuk melakukan konsolidasi, agar DBH yang diterima setiap tahunnya tidak menguap kemana-mana.
Apalagi, DBH itu ada dasar payung hukumnya, mengacu pada; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Lalu ada Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. PMK Nomor 115/PMK.07/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
