“Bahwa Pemusnahan Barang Bukti ini merupakan implementasi dari tugas dan kewenangan JPU selaku eksekutor yang berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana (inkracht van gewijsde) sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 6 huruf a jo Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” kata Kajari.
Dikatakan, eksekusi pemusnahan BB adalah yang berasal dari PTPU dan PS yang telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana (inkracht van gewijsde) periode bulan Juni s/d Oktober tahun 2025.
Dengan rincian, 12 perkara narkotika, 2 perkara pencurian, 2 perkara maisir, 3 perkara pelecehan seksual, 1 perkara penipuan, 1 perkara penganiayaan, dan 1 perkara TPK/Farmasi.
“Kegiatan pemusnahan barang bukti ini dilakukan bertujuan sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan guna melakukan Putusan Hukum dan sebagai upaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan terhadap barang bukti yang tersimpan,” kata Kajari Aceh Selatan.(Maslow Kluet).
Halaman : 1 2
