Senada dengan Irman, Sekretaris Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Provinsi Banten Hendrawan, menyatakan bahwa keterlibatan KPK adalah harga mati untuk menjamin objektivitas kasus ini.
”Kami dari KITA Provinsi Banten mendorong dan siap mengawal Matahukum berangkat ke KPK. Jangan ada keraguan. Jika memang ada indikasi mark-up fantastis dan pemborosan anggaran hingga Rp26,45 miliar, maka KPK adalah satu-satunya lembaga yang bisa memutus rantai impunitas di daerah. Kami tantang Matahukum untuk segera mengetuk pintu KPK pekan depan!” ujar Hendrawan.
Empat Poin Krusial yang Menjadi “Amunisi” ke KPK
Berdasarkan dokumen yang dikantongi Matahukum, publik menyoroti empat kejanggalan utama yang harus diuji oleh penyidik KPK:
– Indikasi Mark-Up Luas Lahan: Pembelian lahan 91.935 m² padahal kebutuhan riil hanya 50.000 m², mengakibatkan pemborosan atau indikasi kerugian daerah senilai Rp26,45 miliar.
– Transaksi di Atas SHGB Mati: Pemkab diduga membayar miliaran rupiah untuk SHGB No. 4/Tigaraksa yang telah kedaluwarsa sejak 7 Agustus 2014.
– Prosedur Cacat Hukum:
Transaksi dilakukan melalui mekanisme bawah tangan kurator tanpa kewajiban hukum bagi Pemkab untuk memborong seluruh sisa lahan pailit.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
