Aceh menjadi tulang punggung moral dan material bagi pembangunan RI dari puing-puing penjajahan. Namun apa balasan negara terhadap Aceh, sebaliknya, terlalu sering Aceh dikhianati.
Terbaru, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian, justru ‘menghadiahkan’ empat pulau milik Aceh kepada Sumatra Utara.
Ironisnya, pemberian “hadiah” empat pulau yang kaya SDA itu pada saat Gubernur Sumut dijabat Bobby Nasution yang menantu Presiden Jokowi. Apakah ini kebetulan? Atau bagian dari skema politik balas budi antara elite Jakarta?
Sehingga Aceh merasa dipermalukan. Tidak hanya soal batas wilayah, tapi soal harga diri. Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal bagaimana pusat memperlakukan daerah yang selama ini memberi tanpa pamrih.
Dan karena itulah, saya katakan, jangan pernah mau berunding dengan maling. Karena air susu akan tetap dibalas dengan air kencing.
Saran saya, Aceh tidak perlu membawa kasus ini ke PTUN, karena kita tahu permainan hukum di negeri ini terlalu mudah dikendalikan oleh kekuasaan.
Solusinya? Kuasai kembali empat pulau itu dengan aksi nyata. Mulai dengan program transmigrasi lokal. Kirim warga Aceh ke sana, bangun ekonomi, tanami wilayah itu dengan kehidupan, bukan hanya birokrasi. Tunjukkan bahwa tanah itu adalah bagian dari darah dan sejarah kita.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
