REDELONG | MA — Sebanyak 19 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Provinsi Aceh mendapat pendampingan untuk mengembangkan usaha berbasis hutan sekaligus membuka akses pembiayaan melalui pendekatan blended finance.
Program tersebut diarahkan untuk mengembangkan berbagai potensi usaha masyarakat, di antaranya agroforestri kopi Gayo, madu trigona, Multi-Purpose Tree Species (MPTS), serta ekowisata.
Program Blended Finance Model (BFM) 2026–2027 ini diinisiasi oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan pendanaan Pemerintah Inggris melalui UK FCDO dan Global Green Growth Institute (GGGI). Pelaksanaannya berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI serta Pemerintah Provinsi Aceh.
Kick-Off Program BFM 2026–2027 digelar World Resources Institute (WRI) Indonesia di Kabupaten Bener Meriah, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bener Meriah, Wakil Wali Kota Sabang, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Besar yang menjadi wilayah implementasi program.
Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Dr. Marcus Octavianus Susatyo, S.Hut., M.P., mengatakan akses kelola melalui Perhutanan Sosial perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha.
