Memorial Living Park dan Korban Pelanggaran HAM di Aceh

Selasa, 14 Januari 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Hamdan Budiman

Guna mengatasi luka yang ditinggalkan oleh konflik berkepanjangan di Aceh, Pemerintah Indonesia Memorial Living Park di Kabupaten Pidie dengan anggaran sebesar Rp. 13 miliar.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, ini upaya memulihkan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi selama masa konflik.

Monument ini untuk mengenang tiga pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Aceh, yaitu peristiwa Rumah Geudong, Jambu Kepuk, dan Simpang KKA, kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, usai menemui Wakil Menteri HAM Mugiyanto, seperti dikutip Tempo.

BACA JUGA...  Diskusi Kepemudaan, Upaya JASA Merawat Damai Aceh

Pembangunan memorial ini diharapkan dapat menjadi simbol kehadiran pemerintah dalam menanggapi dan mengakui penderitaan korban, serta bagian dari proses pemulihan yang lebih luas.

Memorial Living Park tidak hanya berfungsi sebagai tempat peringatan, tetapi juga berpotensi menjadi ruang untuk refleksi dan pendidikan bagi masyarakat.

Dengan menyediakan informasi mengenai sejarah pelanggaran HAM di Aceh, memorial ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak asasi manusia dan menegakkan keadilan bagi mereka yang pernah menderita.

BACA JUGA...  Menyibak Latar Belakang Arcandra dibalik Kisruh dwi-kewarganegaraannya

Kepada media, Diana menyatakan, “Kami tidak diam saja. Ada buktinya bahwa kami sudah melakukan beberapa hal,” yang menegaskan komitmen pemerintah tidak hanya mengakui pelanggaran masa lalu tetapi juga bertindak untuk memperbaiki situasi.

Berita Terkait

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan
Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan
Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku
Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal
Dari Ruang Curhat
Problem Aceh Selatan, WPR Versus  Tambang Ilegal 
Hari Damai, Bendera, Dan Pertarungan Politik Aceh
Aceh dan Generasi Kedua Perdamaian

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIB

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Senin, 9 November 2026 - 16:41 WIB

Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan

Selasa, 29 September 2026 - 17:56 WIB

Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku

Selasa, 29 September 2026 - 17:40 WIB

Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal

Sabtu, 12 September 2026 - 09:38 WIB

Dari Ruang Curhat

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Ayah Wa Dorong UMKM Bangkit Lewat Banpres

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:02 WIB

Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM.

PEMERINTAHAN

Aceh Utara Siapkan Generasi Qur’ani Lewat MTQ

Kamis, 19 Nov 2026 - 21:51 WIB

PEMERINTAHAN

Real Art Bawa Juara Tari Daerah ke Panggung Nasional

Kamis, 19 Nov 2026 - 20:46 WIB

Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM.

PEMERINTAHAN

Ayah Wa Respons Cepat Keluhan Warga yang Viral

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:48 WIB