Reses Ketua DPRK Banda Aceh Terima Keluhan Warga Soal Bus

Minggu, 10 Maret 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Peserta reses pertama masa persidangan kedua tahun 2024 yang diikuti oleh ratusan peserta di gelar Ketua DPRK Banda Aceh, di Aula Kantor Keuchik Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu (07/03/2024).
FOTO/ HUMAS DPRK BANDA ACEH

Peserta reses pertama masa persidangan kedua tahun 2024 yang diikuti oleh ratusan peserta di gelar Ketua DPRK Banda Aceh, di Aula Kantor Keuchik Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu (07/03/2024). FOTO/ HUMAS DPRK BANDA ACEH

Reses Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar kali ini sangat menarik. Dia menerima keluhan warga Gampong Kota Baru terkait pengelolaan angkutan Bus Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh.

Keluhan tersebut disampaikan Ibu Elisa salah seorang warga kepada Farid Nyak Umar dalam kegiatan reses pertama masa persidangan kedua tahun 2024 yang diikuti oleh ratusan peserta di Aula Kantor Keuchik Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu (07/03/2024).

Di hadapan Ketua DPRK Banda Aceh, Ibu Elisa menyampaikan harapannya agar Bus Trans Koetaradja bisa beroperasi kembali. Karena keberadaan bus Trans Koetaradja selama ini sangat membantu melayani warga melalui moda transportasi umum.

BACA JUGA...  Komisi I DPRK Banda Aceh Tetapkan Lima Anggota Panwaslih

“Sebagai warga kota Banda Aceh kami meminta agar bus tersebut dioperasikan kembali, karena itu sangat membantu terutama bagi para mahasiswa dan pelajar,” ujar Ibu Elisa

Berkaitan dengan itu warga juga mengeluhkan kesulitan melakukan penyeberangan di jalan Teuku Nyak Arif, khususnya kawasan depan Kantor Gubernur Aceh, karena tidak adanya Zebra Cross atau jalur penyeberangan.

Menurutnya keberadaan jalur penyeberangan disini sangat dibutuhkan warga Kota Baru maupun Jeulingke untuk mengakses Halte Bus Trans Koetaradja. Begitu juga warga berharap agar di sepanjang Jalan P. Makam dibangun jalur pendestrian bagi pejalan kaki.

“Sebagai contoh bagi warga Gampong Kota Baru yang ingin ke Darussalam dengan bus Trans Koetaradja harus menyeberang jalan dulu, sementara resikonya sangat besar. Sedangkan halte bus berada di Jeulingke, begitu juga sebaliknya jika warga dari Jeulingke mau ke kota haltenya berada di Kota Baru,” tuturnya.

BACA JUGA...  Ketua DPRK Banda Aceh: Pemusnahan Surat Suara Penting

Karena itu masyarakat meminta kepada Ketua DPRK agar menyampaikan kepada pemerintah agar Bus Trans Koetaradja segera kembali melayani warga kota Banda Aceh.

Menanggapi hal itu Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyampaikan pengelolaan Trans Koetaradja saat ini berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Propinsi Aceh. Namun demikian dirinya akan menyampaikan informasi ini kepada Pemko Banda Aceh untuk diteruskan kepada pihak terkait.

“Informasinya operasional Trans Koetaradja berhenti karena adanya pengecekan teknis kelaikan kendaraan pada seluruh armada sejak awal Januari lalu. Kami meminta jika pengecekan bus sudah selesai dan proses tender pemilihan operator bus sudah tuntas, maka Trans Koetaradja segera dioperasikan kembali,” kata Farid.

BACA JUGA...  Launching Kursi Roda Cinta, Tuanku Muhammad Merasa Terharu

Farid menambahkan terkait dengan jembatan penyeberangan dan pendestrian di bahu jalan, Jalan T. Nyak Arief dan Jalan P. Nyak Makam merupakan jalan propinsi. Oleh karena itu dibutuhkan support dan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh agar aspirasi masyarakat Banda Aceh tersebut dapat direalisasikan.

Reses yang berlangsung sore hari ni turut dihadiri Keuchik Gampong Kota Baru Eddy Erwinsyah, Ketua dan anggota Tuha Peut Gampong (TPG), para ulee jurong, perangkat gampong Kota Baru, tokoh masyarakat, penggerak PKK Gampong Baru, pemuda dan masyarakat lainnya. (ADV)

Berita Terkait

Pasca Banjir Mengubah Cara Pandang, Geuchik Pon: Perlu Dukungan Pemerintah untuk Swasembada Pangan
Gatot Sugiharto: Negara Harus Bedakan “Penambang Perut” dan “Penambang Keruk”
WTP Kesebelas Kalinya untuk Pemerintah Aceh Tamiang
DPRK Lhokseumawe Minta DPMPTSP Tingkatkan Pelayanan Perizinan
Komis B Minta Disperindagkop Lhokseumawe Tingkatkan Kapasitas Koperasi dan UMKM
Komisi A DPRK Lhokseumawe Larang Pemerintah Gampong Kunker Keluar Daerah
DLHK Lhokseumawe Dorong Revisi Qanun Pengenaan Sanksi bagi Masyarakat tak Bayar Retribusi Sampah
Sayuti Abubakar dan Husaini Ditetapkan Sebagai Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 23:22 WIB

Pasca Banjir Mengubah Cara Pandang, Geuchik Pon: Perlu Dukungan Pemerintah untuk Swasembada Pangan

Sabtu, 25 Juli 2026 - 22:08 WIB

Gatot Sugiharto: Negara Harus Bedakan “Penambang Perut” dan “Penambang Keruk”

Minggu, 25 Mei 2025 - 06:12 WIB

WTP Kesebelas Kalinya untuk Pemerintah Aceh Tamiang

Selasa, 11 Februari 2025 - 19:01 WIB

DPRK Lhokseumawe Minta DPMPTSP Tingkatkan Pelayanan Perizinan

Selasa, 11 Februari 2025 - 18:46 WIB

Komis B Minta Disperindagkop Lhokseumawe Tingkatkan Kapasitas Koperasi dan UMKM

Berita Terbaru

POLITIK

Intelijen Aceh Waspadai Aksi Desember 2026

Selasa, 25 Agu 2026 - 16:16 WIB

Nelayan Pesisir Asel  Deklarasikan Penjagaan Laut.(Foto/mediaaceh.co.id/istimewa).

LINTAS BARAT - SELATAN

Masyarakat Didorong Jadi Garda Terdepan dalam Jaga Laut

Selasa, 25 Agu 2026 - 10:05 WIB

PEMERINTAHAN

Kurdi Jadi Sekda Aceh Barat 

Senin, 24 Agu 2026 - 20:45 WIB

PENDIDIKAN

Wisuda 1.001 Lulusan, UNISAI Targetkan Akreditasi Unggul

Senin, 24 Agu 2026 - 20:31 WIB