Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan kunjungan kerja dan meninjau pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Banda Aceh yang berlokasi di lantai III Pasar Aceh, Kamis (25/04/2024).
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III, Irwansyah ST, didampingi Sekretaris, Tgk Januar Hasan, dan anggota Sofyan Helmi. Kedatangan anggota legislatif ini disambut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, Andri Muchtar, beserta jajarannya.
Selama peninjauan, Irwansyah bersama anggota komisi lainnya mendatangi setiap counter instansi yang ada di MPP dan menyapa warga yang sedang mengurus berbagai keperluan administrasi.
Irwansyah mengapresiasi DPMPTSP selaku pengelola MPP yang senantiasa menghadirkan pelayanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Ia menyampaikan, peninjauan yang dilakukan anggota dewan ke MPP semata-mata karena ingin memastikan sistem pelayanan publik di tempat itu berjalan baik dan efektif.
“Sebagai mitra kerja, kami terus bersinergi mendukung penuh MPP agar terus menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Banda Aceh,” kata Irwansyah.
Di samping itu, Irwansyah juga menyampaikan beberapa masukan terutama terkait kapasitas pendingin ruangan yang perlu ditingkatkan agar masyarakat merasa nyaman saat berkunjung.
Sementara itu, Koordinator MPP, Andre Muchtar, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dewan yang memberikan berbagai masukan untuk perbaikan MPP ke depan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Andre menjelaskan, kunjungan per hari ke MPP bisa mencapai hingga 500 orang. Ada beberapa instansi yang tercatat sebagai penyumbang pengunjung terbanyak seperti kantor imigrasi, kependudukan, dan BPJS Kesehatan.
“Ke depan kami akan terus melakukan pengembangan yaitu dengan menambah layanan pembuatan SIM, karena banyak sekali masyarakat yang meminta kita untuk memiliki layanan ini,” kata Andre Muchtar.
Sekedar diketahui, Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamaman, dan keamanan.
Selain itu, ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.(ADV)
