Yang ada hanya rapat koordinasi, pembentukan satuan tugas, dan verifikasi data yang tidak pernah menyelesaikan masalah di lapangan. Tito bahkan baru saja memberikan waktu tiga hari untuk verifikasi data rumah rusak akibat bencana Aceh.
Namun, verifikasi data tanpa kapal untuk mengangkut bantuan, tanpa izin untuk menerima logistik dari luar negeri, dan tanpa status bencana nasional yang memudahkan mobilisasi anggaran, hanyalah permainan angka yang tidak menyelesaikan masalah.
Presiden Prabowo Subiarto berdalih bahwa bencana di Sumatera merupakan “prioritas nasional” dengan jaminan dana dan logistik tersedia secara penuh.
Namun, istilah “prioritas nasional” ternyata hanya retorika kosong tanpa dasar hukum dalam UU Penanggulangan Bencana.
Pasal 7 UU Penanggulangan Bencana hanya mengenal penetapan status bencana nasional dan daerah, bukan “prioritas nasional“.
Prabowo bahkan mengatakan, “Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, kalau kita tiga provinsi sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita,” dengan nada seolah-olah nyawa ribuan warga Aceh, Sumut, dan Sumbar bisa dihitung dengan logika aritmatika sederhana.
Fakta di lapangan berbicara lain. Hingga hari ke-46 bencana, 238.627 jiwa masih mengungsi. Empat kabupaten di Aceh—Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya—masih memperpanjang status tanggap darurat karena wilayahnya masih terisolir dan akses jalan darat yang masih lumpuh.
