Dia mengingatkan para wakil rakyat dan menghormati keputusan mereka [Komisi 1 dan DPRK Aceh Tamiang]. Sebab untuk hasil rekomendasi Pansus pada HGU PT. RPL sangat penting, apalagi itu, Pelaksanaan Pansus merupakan suatu Keputusan hasil RDP dan bukan kemauan Perusahaan.
“Wewenang kan ada di tangan anda. Anda-anda inilah yang bisa membuat rekomendasi untuk ditindak lanjuti eksekutif. Sebagai regulasi kebijakan, agar tepat dan tidak menyimpang rekomendasi Komisi 1,” jelasnya.
Sayed mengkritik bahwa; para wakil rakyat yang ada di DPRK Aceh Tamiang jangan hegemoni dalam bersikap pada kelompok tertentu.
“Jangan seperti tamsil, cakap tak sama buat [peribahasa melayu]. Harus sesuai dengan sumpah atas jabatan yang Anda emban. Sebagai wakil rakyat,”.
LembAHtari mendesak pihak Komisi 1, kapan rekomendasi tersebut bisa mereka terima. “Apakah untuk rekomendasi kami harus menunggu berbulan-bulan atau setahun?. Dan bagaimana dengan surat LembAHtari 10 Agustus 2023 agar ada RDP berkaitan dengan Perpanjangan HGU. PT. SCFD, PTPN 1 dan
PT. SKUAL,” tanyanya.
Masih Sayed, diingatkan; kiranya kesadaran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi, sesuai Zona Integritas Kejujuran di hadapan manusia dan Allah.
