“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta terus bersinergi dengan KPK dalam mencegah praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip tata kelola keuangan yang baik,” ujar Walikota Sayuti usai penandatanganan.
LHOKSEUMAWE | mediaaceh.co.id –
Pemberantasan Korupsi butuh komitmen bersama, bahkan tidak hanya sekedar komitmen tapi diwujudkan, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Untuk mewujudkan itu, Walikota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH, MH, melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK RI. Selasa, 6 Mei 2025 di Jakarta.
Banyak harapan dari masyarakat kota eks petro dollar itu agar pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar di atas kertas, tapi butuh realisasi nyata, apalagi Aceh menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan Syariat Islam, oleh karena itu agama harus dijadikan pengendali utama agar tidak menjalankan praktek yang haram salah satunya adalah perilaku koruptif.
Salah satu point penting kunjungan kerja ke KPK, Walikota Lhokseumawe Sayuti Abubakar adalah memperkuat integritas pemerintah daerah dan peningkatan efektifitas sistem pengawasan internal.
“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta terus bersinergi dengan KPK dalam mencegah praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip tata kelola keuangan yang baik,” ujar Walikota Sayuti usai penandatanganan.
Koordinasi ini mencakup pemetaan area rawan korupsi, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga digitalisasi layanan publik dan pengadaan barang/jasa.
Respon KPK memberikan apresiasi langkah proaktif Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menunjukkan keseriusan dalam reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.
Dengan penandatanganan komitmen ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe menegaskan dukungannya terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi, serta menempatkan integritas dan transparansi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem antikorupsi yang kuat, sistemik, dan berkelanjutan.
Sementara itu, akademisi Unimal Dr. Muammar Khadafi ditempat terpisah menyatakan dukungan penuh terhadap zero korupsi dilingkungan Pemko Lhokseumawe.
“Korupsi Dilingkungan Pemko Lhokseumawe harus zero, hal ini sebagai wujud komitmen bersama terhadap pemberantasan korupsi, nilai – nilai agama harus tercermin dibenak hati penyelenggara negara, sehingga mental koruptif dapat diminimalisir, jangan membawa uang kerumah untuk menghidupi keluarga dari hasil haram, biar sedikit asal halal itu lebih baik,” jelasnya. [Sugito Tassan].
