Tugas PA Mengkritisi Kinerja Pemerintahan Aceh Sebelum Menuju Punggawa

  • Bagikan

example banner

 269 total views,  12 views today

Tugas PA Mengkritisi Kinerja Pemerintahan Aceh Sebelum Menuju Punggawa

Laporan | Syawaluddin

BANDA ACEH (MA) –Tugas Partai Aceh (PA) mengkritisi kinerja Pemerintah Aceh’ pernyataan itu digelindingkan pimpinan tertinggi PA, Muzakir Manaf dalam Milad ke-14 PA di Banda Aceh, Rabu, 7 Juli 2021 lalu di Banda Aceh.

Pernyataan Muzakir Manaf tersebut langsung disikapi Civitas Akademisi Unaya, Aceh Besar; Usman Lamreung. Terlebih Mualem akan maju sebagai kandidat Gubernur Pemerintah Aceh periode, 2024-2029 mendatang.

“Ya saya sangat mendukung pernyataan pimpinan tertinggi PA itu, ada empat pernyataanya yang sangat penomenal dan harus didukung oleh seluruh elemen yang ada,” tegas Usman yang juga aktifitis sosial itu pada mediaaceh.co.id. Rabu, 14 Juli 2021 di Banda Aceh.

Diuraikan, Partai Aceh tanggal 7 Juli 2021 lalu memperingati Milad ke 14 tahun, dalam kegiatan milad Partai Aceh tersebut, Ketua Umum Muzakir Manaf menyampaikan pidato politik terkait perkembangan kondisi politik dan pemerintahan Aceh.

Ada pernayataan politik yang disampaikan oleh Muzakir Manaf, yaitu mengkritisi kinerja pemerintahan dan kesiapan beliau untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh.

Beberapa pernyataan politik yang tegas dan lantang, dan sudah disiarkan berbagai media baik cetak dan online. Pernyataan tersebut adalah, Pertama beliau, Muzakir Manaf menyatakan dirinya siap dicalonkan menjadi Gubernur Aceh pada pemilihan kepala daerah mendatang.

Kedua Muzakir Manaf sorot kinerja pemerintah Aceh buruk, dan lamban dalam penyerapan anggaran, sampai saat ini, tahun anggaran sudah memasuki semester ke 2, namun pemerintah Aceh, baru menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih 10 % dari total APBA 2021 yaitu Rp16,9 triliun.

Ketiga, kondisi Aceh saat ini, rakyat Aceh terpuruk lebih dalam lagi, kekacauan yang terjadi seharusnya dapat dihindari, sepertinya dibiarkan pemerintah Aceh saat ini.

Keempat, Muzakir Manaf sebagai ketua umum Partai Aceh, perintahkan ke seluruh kader Partai Aceh yang sedang menduduki jabatan politik baik di DPRA, DPRK dan bupati/wali kota agar melakukan segala upaya untuk melawan kezaliman.

Empat penyataan fenomenal oleh Ketua Umum Partai Aceh, menandakan bahwa Partai Aceh masih ada, masih tetap punya nyali bersuara yang lantang, lugas, mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah Aceh, yang saat ini terkesan seperti tidak ada penguasa,yang kekuasaan dijalankan seperti Outo Pilot.

Namun, menjadi pertanyaan adalah apakah kritik dan saran yang begitu tegas, lugas tersebut, akan terus dilakukan, berkesinambungan, konsisten sebagai bagian pengimbang, untuk mengontrol roda pemerintahan Aceh yang berpihak pada rakyat? Atau hanya saat Milad saja?

Selanjutnya adalah penyataan Ketua Umum Muzakir Manaf sudah sangat siap untuk dicalonkan sebagai Gubernur saat Pilkada.

“Sepertinya beliau sangat berhasrat sekali duduk sebagai tampuk kekuasaan Gubernur Aceh. Mestinya Partai Aceh jangan bicara dulu kesiapan Ketua Umum calon Gubernur, seharusnya disiapkan dulu bagaimana formula dan resep memperbaiki masa depan Aceh,” Katanya.

Bukan saja kesiapan dicalonkan sebagai Gubernur, namun juga dibarengi dengan tawaran blue print masa depan Aceh.

Tiga fase pilkada, Aceh terlunta-lunta, terseyok-seyok tanpa arah dan tujuan masa depan jelas, yang ada adalah saling berebut dan kotak-katik Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Maka sudah seharusnya Partai Aceh yang katanya partai yang ingin mengembalikan marwah Aceh, merumuskan blue print baru masa depan Aceh, yang mampu menuntaskan masalah kemiskinan, kesejahteraan, dan pemamfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan Aceh.

Perlu diingat bahwan beliau Mualem pernah berkuasa dan ada yang gagal merealisasikan janji politiknya.

Selanjutnya, Partai Aceh harus terus menjadi garda terdepan, bersuara lantang dan lugas, apalagi sebagai partai mayoritas kursi di DPRA, sudah semestinya mendorong pemerintah Aceh mempercepat realisasi anggaran, jangan sampai pemerintah Aceh tahun 2021 bertambah lagi SILPA.

Salah satu tugas dan fungsi legislatif adalah sebagai lembaga pengawasan, gunakan hak sepenuhnya, dan harus mampu mendorong pemerintah Aceh mempercepat merealisasikan anggaran.

Partai Aceh sudah semestinya melakukan reformasi internal, bila tetap berkeinginan menjadi partai pilihan rakyat Aceh. Evaluasi kader-kader yang tidak cakap, tidak mampu bekerja untuk rakyat, dan penguatan kaderisasi. Banyak kader Partai Aceh yang mumpuni, cerdas, dan cerdik, namun sepertinya tidak dimunculkan.

“Kami sebagai rakyat melihat, ruh ideologi semakin pudar, persaingan di internal semakin tajam, padahal Partai Aceh lahir dari rahim perjuangan. Slogan mengembalikan marwah Aceh akan sia-sia bila partai Aceh tidak berbenah diri di internal, tempatkanlah kader-kader yang memang mereka punya potensi, bukan karena dekat, atau lobi,” sasarnya.

Kalau reformasi internal Partai Aceh tidak dilakukan, apalagi menjadi partai oposisi sekarang ini, akibat keterbatasan SDM, jangan harap pilkada dan pileg menambah suara. [*]

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *