Kedua Muzakir Manaf sorot kinerja pemerintah Aceh buruk, dan lamban dalam penyerapan anggaran, sampai saat ini, tahun anggaran sudah memasuki semester ke 2, namun pemerintah Aceh, baru menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih 10 % dari total APBA 2021 yaitu Rp16,9 triliun.
Ketiga, kondisi Aceh saat ini, rakyat Aceh terpuruk lebih dalam lagi, kekacauan yang terjadi seharusnya dapat dihindari, sepertinya dibiarkan pemerintah Aceh saat ini.
Keempat, Muzakir Manaf sebagai ketua umum Partai Aceh, perintahkan ke seluruh kader Partai Aceh yang sedang menduduki jabatan politik baik di DPRA, DPRK dan bupati/wali kota agar melakukan segala upaya untuk melawan kezaliman.
Empat penyataan fenomenal oleh Ketua Umum Partai Aceh, menandakan bahwa Partai Aceh masih ada, masih tetap punya nyali bersuara yang lantang, lugas, mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah Aceh, yang saat ini terkesan seperti tidak ada penguasa,yang kekuasaan dijalankan seperti Outo Pilot.
Namun, menjadi pertanyaan adalah apakah kritik dan saran yang begitu tegas, lugas tersebut, akan terus dilakukan, berkesinambungan, konsisten sebagai bagian pengimbang, untuk mengontrol roda pemerintahan Aceh yang berpihak pada rakyat? Atau hanya saat Milad saja?





