Oleh: Tgk. Muhsin
KORUPSI bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan moral yang paling telanjang.
Ketika seorang pejabat mengorupsi amanah, ia tidak hanya mencuri uang negara, tetapi juga merampas harapan rakyat, menghancurkan kepercayaan publik, dan merobek makna kekuasaan itu sendiri.
Di titik inilah korupsi menjelma menjadi tirani kekuasaan yang menindas tanpa perlu senjata.
Dalam perspektif etika kekuasaan, jabatan adalah amanah, bukan hak milik. Ia diberikan untuk mengurus kepentingan bersama, bukan untuk memperkaya diri atau kroni. Namun pejabat korup telah mengubah amanah menjadi alat pemuas nafsu, dan hukum menjadi tameng pembenaran. Negara pun perlahan berubah menjadi ladang rampokan yang dilegalkan oleh kekuasaan.
Tirani modern tidak selalu tampil dengan wajah keras dan represif. Ia sering hadir dalam jas rapi, pidato manis, dan prosedur administratif.
Korupsi yang sistemik adalah bentuk tirani paling halus namun paling kejam, karena penderitaan rakyat disembunyikan di balik angka, laporan, dan proyek fiktif.
Rakyat miskin dipaksa bersabar, sementara pejabat menikmati hasil pengkhianatan.
Filsafat politik sejak lama mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa etika akan melahirkan kehancuran. Plato menyebut pemimpin yang dikuasai nafsu sebagai tirani sejati.
