Surat itu juga di tembusan kepada Penjabat Bupati Aceh Tamiang, lalu Komisi Ombudsman RI Perwakilan Aceh serta PWI Aceh Tamiang.
”Kita mendesak Pimpinan dan Komisi I DPRK Aceh Tamiang untuk menggelar RDP terkait Perpanjang HGU yang akan berakhir 2024 mendatang,” ungkap Sayed Zainal di Karang Baru. Kamis, 10 Agustus 2023 pada wartawan.
Dia menambahkan pelaksanaan RDP harus dihadirkan pihak Pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh, Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Pejabat atau Unsur ASN dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2022 dan atau pada saat Mursil, SH menjabat sebagai Bupati Aceh Tamiang.
Kemudian sambung Sayed; sesuai Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 7 Tahun 2017, Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI, Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU.
”Mereka ini tidak lain sebagai Unsur Panitia B. Mereka harus hadir. DPRK juga harus memanggil para perusahaan dan para Datok Penghulu yang berdomisili di wilayah administrasi desa yang berada dan dekat dengan perusahaan dan juga menghadirkan Dinas Pertanahan Pemkab Aceh Tamiang,” pintanya.
Sayed menjelaskan hasil identifikasi LembAhtari menyatakan untuk PT Sri Kuala, pemberian hak, 31-05-1993, 13/ HGU/ BPN/ 1993 sertifikat, U. No.92, pembukuan 18-11-1993, letak Batang Ara Kec. Karang Baru luas ± 401 Ha, berakhir 13-12-2024.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
