Terkait Kasus Pengadaan IPAL di Lima Puskesmas, Haprijal Rozi: Lakukan RDP dan Pansus

Kata Dia, bicara IPAL ya membicarakan masalah pencemaran lingkungan. Pertanyaannya, apakah DED nya sudah sesuai dengan kebutuhan teknisnya, jangan terkesan pekerjaan itu dipaksakan, sebaliknya Limbah dari pengolahan IPAL tersebut jenis limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Jangan sampai IPAL yang dibuat tersebut pipa pembuangannya dialirkan ke parit umum (masyarakat). “Jika ini terjadi sangat berbahaya, siapa yang berani jamin, air limbah B3 dari pengolahan IPAL yang dialirkan keparit umum tidak mencemari?,” beber Rozi.

Dia menambahkan, pihak Dinkes harus dapat mempertanggung jawabkan dari produk yang mereka buat. Sebutnya lagi, bahwa masalah limbah adalah masalah krusial, jadi jangan main main dengan limbah B3.

“Saya juga minta, kasus dugaan Markup nya harus didorong, agar terbongkar. Jika melihat fisik bangunannya di lapangan dengan nilai per IPAL Rp620 juta, saya pikir layak untuk dikaji dan dihitung ulang nilai fisiknya,” tegas Rozi.

Menurut Rozi, selama ini Puskesmas sebagai penerima manfaat dan tidak terlibat dalam pelaksanaannya, seharusnya mendapat paket yang purna pakai. Serta tidak membebani lagi untuk anggaran lainnya di Puskesmas.

Ini Dia Temuan LembAHtari

Direktur Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari). Sayed Zainal M, SH mengatakan secara fisik kondisi IPAL sangat baik. Jika masyarakat yang tidak mengetahui pasti beranggapan barang itu berpungsi dengan sangat baik. Sebaliknya hampir tidak dapat diungsikan sebab kekurangan daya arus listrik.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya