Terkait “Cek-cok” Pemimpin di Aceh Besar ini Pendapat Wasekjend PB IPAR Aceh Besar

Minggu, 21 Juli 2019

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wasekjend Pengurus Besar Ikatan Pemuda Aceh Besar (PB IPAR) periode 2018-2021, Saiful Haris Arahas .foto: ist

Wasekjend Pengurus Besar Ikatan Pemuda Aceh Besar (PB IPAR) periode 2018-2021, Saiful Haris Arahas .foto: ist

“Saya pikir ketika itu mereka sudah harmonis dan mesra kembali, namun kenapa sekarang sudah retak lagi, dan sudah diketahui oleh khalayak ramai dan menjadi konsumsi publik, tidak hanya masyarakat Aceh Besar, tapi juga masyarakat Aceh,” papar Saiful Haris, panjang lebar.

Saiful berpemdapat, hal itu tidak akan terjadi jika keduanya memahami amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini dengan jelas mengatur tugas kepala daerah (bupati) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan DPRK.

BACA JUGA...  MBG yang Bagus dalam Perencanaan, Namun Amburadul dalam Pelaksanaan

Wakil bupati membantu kepala daerah (bupati) dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jika dicermati, berdasarkan undang-undang ini, kedudukan bupati dan wakil bupati tidak setara. Bupati/kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di daerah dan wakil kepala daerah merupakan “pembantu” kepala daerah.

“Wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sementara secara politis, sebenarnya kedua pemimpin ini dipilih satu paket melalui suatu pemilihan langsung,” katanya.

BACA JUGA...  Soal Mualem Diserang, T Azril: Kubu Irwandi dan H2O Duluan

Saiful menjelaskan mengapa rivalitas terjadi? Menurut Saiful ada empat faktor yang menyebabkan hal keretakan itu terjadi.

Pertama, antara bupati dan wakil bupati terjadi hubungan persaingan satu sama lain dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Bupati dan wakil bupati saling berebut pengaruh, baik dilingkungan aparat pemerintahan maupun di masyarakat. Kedua, terjadi konflik kepentingan. Seperti diketahui, bupati dan wakil bupati berasal dari partai politik (parpol) berbeda. Ir. Mawardi Ali berasal dari PAN, sedangkan Waled Husaini A. Wahab dari PDA. Dengan latar belakang tersebut, tentu saja keduanya akan memperjuangkan kepentingan parpol pengusung.

BACA JUGA...  Benarkah Kebijakan Pusat Tipu Aceh?

Berita Terkait

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan
Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan
Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku
Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal
Dari Ruang Curhat
Problem Aceh Selatan, WPR Versus  Tambang Ilegal 
Hari Damai, Bendera, Dan Pertarungan Politik Aceh
Aceh dan Generasi Kedua Perdamaian

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIB

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Senin, 9 November 2026 - 16:41 WIB

Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan

Selasa, 29 September 2026 - 17:56 WIB

Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku

Selasa, 29 September 2026 - 17:40 WIB

Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal

Sabtu, 12 September 2026 - 09:38 WIB

Dari Ruang Curhat

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Bupati Aceh Barat: Pentingnya Sertifikasi Halal

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:39 WIB

Satgas PDB Asel menyalurkan bantuan sambil memantau kondisi di lokasi.(Foto/mediaaceh.co.id/istimewa).

PEMERINTAHAN

Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon

Selasa, 17 Nov 2026 - 16:02 WIB

Bupati Aceh Utara Ayah Wa saat melakukan peninjauan pekerjaan jalan di Kota Panton Labu, Selasa (17/11).

PEMERINTAHAN

Bangkit Pascabencana, Aceh Utara Terus Berbenah

Selasa, 17 Nov 2026 - 15:08 WIB

Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM

PEMERINTAHAN

Ayah Wa: Banjir di Aceh Utara Harus Ditangani Secara Menyeluruh 

Selasa, 17 Nov 2026 - 12:22 WIB