Apakah evaluasi tersebut benar-benar demi kepentingan publik, atau hanya menjadi alat untuk “mengunci” kepentingan politik tertentu?
Kini, masyarakat Aceh menunggu jawaban atas kontroversi ini. Pergantian kepala daerah definitif tinggal hitungan hari.
Apakah para pejabat hasil evaluasi ini akan tetap bertahan, atau justru digantikan oleh figur baru pilihan kepala daerah terpilih?
Jika dugaan transaksional ini benar adanya, langkah Safrizal hanya akan mencoreng integritas pemerintahan Aceh dan memperdalam luka birokrasi yang sudah lama kehilangan kepercayaan publik.(R)
