Penulis melihat dari pertemuan Partai Aceh tersebut belum ada upaya fokus dalam menyorot isu-isu aktual untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Aceh, seperti isu yang selama ini muncul di publik, seperti masalah kemiskinan, masalah rumah dhuafa, masalah pendidikan, masalah investasi, isu pertanahan untuk kombatan, sektor UMKM, masalah bendera, masalah migas dan berbagai masalah lainnya.
Konsolidasi di Takegon lebih pada konsolidasi politik, yang hanya merespon isu-isu pilkada, isu pemekaran dan realisasi MoU Helsinki.
Seharusnya Partai Aceh merespon berbagai isu yang sedang terjadi di masyarakat, sebagai strategi penguatan nilai tawar dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat Aceh sebagai pencentus program, dan pengawasan di DPRA sebagai agenda konsolidasi Partai, agar isu-isu kemiskinan, pemekaran, bendera dan lainya bisa tercancel.
Artinya bahwa partai Aceh benar-benar memperiotaskan kesejahteraan rakyat Aceh, bukan saja periotas untuk mendapatkan kekuasaan. Biarpun dengan kekuasaan bisa mempercepat berbagai kebijakan.
Solusi adalah Partai Aceh harus mampu memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan Aceh, salah satu adalah kader-kadernya yang lagi di DPRA harus mampu sebagai penekan, pencetus program dan pengawasan dalam mengawasi berbagai kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah Aceh.
