BANDA ACEH (MA)—Sekretaris Daerah Aceh (Sekda Aceh) M. Nasir, S.IP., MPA menegaskan langkah cepat Pemerintah Aceh dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan menetapkan status siaga di sejumlah wilayah kabupaten/kota hingga 20 April 2026. Kebijakan ini disampaikan pada Senin, 13 April 2026, sebagai respons atas peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
Dalam arahannya, Sekda Aceh meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam penuh, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir, longsor, dan angin kencang. Langkah ini disebut sebagai upaya antisipatif untuk mempercepat respons apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.
Sekda menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus berbasis pada deteksi dini dan mitigasi berkelanjutan. Karena itu, seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta memperkuat koordinasi dengan BPBA dan BMKG dalam memantau perkembangan cuaca secara real-time.
Selain pengaktifan posko, Pemerintah Aceh juga menginstruksikan langkah-langkah pencegahan di lapangan, seperti pembersihan drainase, normalisasi sungai, serta pengerukan sedimentasi yang berpotensi memicu luapan air. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan risiko banjir di kawasan pemukiman padat penduduk.
Pemangkasan pohon rawan tumbang serta pengamanan baliho dan infrastruktur publik juga menjadi perhatian serius. Aparat di lapangan diminta meningkatkan patroli di titik-titik rawan, termasuk daerah aliran sungai (DAS) serta wilayah perbukitan yang berpotensi longsor.
Dalam aspek kesiapsiagaan darurat, Pemerintah Aceh telah menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung, mulai dari alat berat, perahu evakuasi, kendaraan operasional, hingga tenda pengungsian. Seluruh logistik darurat dipastikan dalam kondisi siap pakai.
Sekda juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk TNI/Polri, SAR, PLN, Telkom, dan instansi teknis lainnya dalam mendukung penanganan cepat saat kondisi darurat. Koordinasi yang solid dinilai menjadi kunci dalam mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.
Sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) juga dioptimalkan hingga tingkat gampong. Aparatur kecamatan dan desa diminta aktif menyebarkan informasi cuaca dan potensi bencana kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk grup WhatsApp dan perangkat peringatan lokal.
Lebih lanjut, Sekda Aceh meminta seluruh bupati dan wali kota untuk melaporkan perkembangan situasi secara berkala kepada Pemerintah Aceh. Pelaporan ini penting untuk memastikan seluruh kebijakan penanganan bencana berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran.
“Seluruh langkah ini harus dijalankan secara terpadu. Tujuan kita adalah memastikan keselamatan masyarakat dan meminimalkan risiko di lapangan,” tegas Sekda Aceh.
Dengan langkah cepat dan terukur tersebut, Pemerintah Aceh berharap seluruh elemen dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin. (ADV)
