USMAN lalu menyebut konsep lieux de mémoire dari Pierre Nora [ruang ingatan tempat identitas bangsa dibangun]. “Sayangnya, ruang itu kerap dimonopoli negara,” katanya. “Monumen, simbol, dan gelar kehormatan menjadi alat legitimasi untuk mengukuhkan narasi penguasa.”
Akibatnya, terjadi asimetris memori di benak publik. Tokoh-tokoh yang dianggap ‘bermasalah’ oleh kekuasaan tersingkir dari sejarah resmi. “Padahal, banyak dari mereka memiliki kontribusi besar bagi republik,” tuturnya.
Alih-alih menjadi refleksi kritis atas masa lalu, sejarah berubah menjadi alat justifikasi bagi kepentingan masa kini. “Kita terjebak dalam sejarah yang dibuat untuk meneguhkan kekuasaan, bukan untuk memahami kebenaran,” ujarnya pelan.
Sejarah yang Terus Dinegosiasikan.
BAGI Usman, objektivitas mutlak dalam sejarah adalah mitos yang menenangkan. “Tak ada sejarah yang benar-benar netral,” katanya. “Sejarah adalah produk sosial yang terus dinegosiasikan [antara penguasa, penulis, dan masyarakat].”
Ia menegaskan pentingnya peran akademisi dan sejarawan masa kini untuk membongkar narasi resmi dan menghadirkan kembali suara-suara yang pernah dibungkam.
“Tugas sejarawan bukan hanya mencatat peristiwa,” katanya menutup perbincangan. “Tugas kita adalah membongkar kebenaran yang dikonstruksi kekuasaan. Karena di sanalah sejarah yang sebenarnya bekerja; bukan sebagai dokumen, tapi sebagai perlawanan.”
Di tengah hiruk-pikuk perayaan hari pahlawan dan maraknya wacana penghargaan negara, suara Dr. Usman Lamreung mengingatkan bahwa sejarah bukan milik penguasa, melainkan milik ingatan kolektif bangsa.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
