Ia menegaskan, dalam setiap periode kekuasaan, selalu ada upaya untuk mengarahkan memori kolektif. “Negara memainkan peran penting dalam membentuk ingatan bangsa. Melalui buku pelajaran, museum, atau media, negara menentukan siapa pahlawan dan siapa yang pantas dilupakan,” kata Usman.
Politik Ingatan dan Pahlawan Nasional.
PEMBERIAN gelar pahlawan nasional menjadi contoh paling gamblang dari politik memori itu. Secara normatif, gelar tersebut diberikan kepada mereka yang berjasa besar bagi negara. Namun, realitasnya, proses itu sering kali tak lepas dari kepentingan politik.
“Gelar pahlawan adalah bentuk hegemoni yang halus,” ujar Usman. “Ia bukan hanya soal penghargaan, tapi cara negara mengatur apa yang harus diingat dan apa yang harus dilupakan.”
Usman menelusuri perubahan politik ingatan itu sejak Indonesia merdeka. “Di masa Orde Lama, negara mengedepankan tokoh revolusioner yang dianggap sejalan dengan semangat anti-kolonial. Orde Baru kemudian memilih pahlawan yang loyal terhadap stabilitas dan ideologi Pancasila,” jelasnya.
“Setelah Reformasi, pola itu tidak sepenuhnya hilang. Banyak tokoh baru muncul dan diakui setelah rezim berganti. Itu membuktikan bahwa kepahlawanan sering kali hasil kompromi politik, bukan penilaian historis yang murni.”
Ingatan Kolektif yang Dimonopoli.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
