Sebagai daerah penghasil minyak dan gas yang besar pada tahun 1970-an dan 1980-an, Aceh memberikan kontribusi sekitar 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Namun, hanya sekitar 1 persen dari anggaran nasional yang dialokasikan kembali untuk Aceh.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan elite lokal Aceh, terutama terhadap kepemimpinan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Menurut Harry Kawilarang dalam buku Aceh: Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, ketidakadilan ini mendorong Hasan Tiro dan pendukungnya untuk mengambil langkah radikal.
Namun, langkah tersebut memicu respons keras dari pemerintah pusat.
Gelombang Perlawanan dan Operasi Militer
Setelah mendeklarasikan perlawanan, Hasan Tiro dan pasukannya bergerilya di hutan Aceh hingga 1979, sebelum akhirnya ia harus mengungsi ke luar negeri akibat tekanan militer Indonesia.
Gelombang perlawanan kedua muncul pada pertengahan 1980-an, dengan anggota GAM yang kembali dari pengasingan dan mendapat pelatihan militer, salah satunya di Libya.
Negara sosialis di bawah pimpinan Muammar Khadafi membantu mendanai dan mempersenjatai perjuangan GAM.
Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989.
